MGN,Manado – LSM INAKOR DPW Sulawesi Utara menggelar kegiatan Dialog Publik dengan tema “Menuju Pemilihan Hukum Tua yang Transparan, Demokratis, dan Bermartabat di Sulawesi Utara.” Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong pelaksanaan demokrasi di tingkat desa yang jujur, transparan serta kondusif.
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, baik aparat keamanan, pemerintah daerah, akademisi maupun lembaga masyarakat.
Sebagai narasumber hadir mewakili Kapolda Sulawesi Utara dari unsur Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yakni Kasubdit Politik dan Pemerintahan AKBP Drs. Meidy Wowiling, M.Si. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pentingnya menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas masyarakat dalam setiap tahapan proses demokrasi di tingkat desa.
Dari kalangan akademisi turut hadir Dr. Magdalena Wulur, S.E., M.M., M.A.P., yang memberikan pandangan terkait pentingnya penguatan tata kelola demokrasi desa serta partisipasi masyarakat dalam mengawal proses Pemilihan Hukum Tua.
Sementara itu, dari unsur pemerintah daerah hadir perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara, Harold Lumempow, S.H., M.H., serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Utara, Fransiskus Mandagi, yang menyampaikan berbagai pandangan terkait regulasi dan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di daerah.
Kegiatan dialog publik ini juga menghadirkan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara, Stevy Sumampow, S.H., LL.B., yang menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat serta upaya menjaga stabilitas sosial selama tahapan pemilihan berlangsung.
Ketua LSM INAKOR DPW Sulawesi Utara, Rolly Wenas, dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan dialog publik ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil dalam memberikan edukasi serta membuka ruang diskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, Pemilihan Hukum Tua merupakan bagian penting dari demokrasi di tingkat desa sehingga pelaksanaannya perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap melalui dialog publik ini dapat mendorong pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua yang transparan, demokratis dan bermartabat di Sulawesi Utara, serta menghasilkan pemimpin desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat,” ujar Rolly Wenas.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, akademisi serta masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.
Kegiatan dialog publik ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan tokoh pemuda yang turut memberikan perhatian terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat desa di Provinsi Sulawesi Utara.
(A’Lan)
